Jakarta, konteks360.com – Ketua Umum Galaruwa (Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa) Ir. Santiamer Silalahi, C.Me. menyayangkan sikap pemerintah Indonesia terkait konflik Israel dengan kelompok milisi Palestina, Hamas. “Pemerintah mestinya berlaku adil dalam menangani konflik negara di dunia ini. Jangan mendukung kepada satu pihak (negara). Jangan mengutuki pihak yang lain,” tegas Santiamer dalam orasinya di Lapangan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (20/12).
Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan Israel terhadap masyarakat sipil di Gaza. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pada Selasa (10/10) juga telah menyampaikan sikap resmi dalam menyikapi perang besar antara Israel dan milisi Hamas.
Menyikapi sikap pemerintah tersebut, Galaruwa menggelar aksi damai melalui gerakan I’M ADAM ISRAEL-PALESTINE. Menurut Santiamer, gerakan yang didukung oleh Masyarakat Hukum Adat Nusantara ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar tetap menghargai dan menjunjung tinggi komitmen pendiri bangsa untuk tetap konsisten dan komitmen terhadap sikap politik yang tidak memihak.
Sebagai salah satu pendiri Gerakan Non Blok, Indonesia wajib memiliki peran aktif dalam mendorong negara-negara untuk mewujudkan tatanan global yang lebih adil dan fokus peduli dari sisi kemanusiaan. Masih menurut Santiamer, sebagai juru damai, sesuai amanat konstitusi, harusnya Indonesia turut aktif menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan. “Kami berharap pemerintah jangan ragu-ragu. Kalau ada kekuatan tertentu di Indonesia ini mengintimidasi pemerintah, maka lawan, lawan, lawan.”
Menukil laman SIB, Muhammad Afifudin Anshori, kordinator Aksi Damai juga tampil menyampaikan orasi dan menyerukan, “Kita di sini bukan hanya bertujuan mengibarkan bendera Israel atau Palestina. Kami di sini ingin menjadi juru damai memberikan inspirasi kepada pemerintah bahwa Indonesia harus berdiri di tengah menjadi juru damai, bukan mengutuki salah satu pihak.”
Kepada konteks360, Afifudin menduga pemerintah tersandera atau setidaknya terbebani oleh kebiasaan-kebiasaan selama ini sehingga sulit untuk bersikap adil, khususnya terkait konflik Israel-Palestina. Gerakan ini, jelas Afifudin, menggarisbawahi pentingnya mengakui hak universal atas kebebasan dan kemerdekaan, yang berlaku bagi semua orang, termasuk Rakyat Palestina dan Israel. Afiffudin dalam orasinya juga meminta agar pemerintah meninjau ulang kasus hukum yang tengah berjalan terhadap Syaikh Panji AS Gumilang, pendiri pondok pesantren Al-Zaytun.
Santiamer Silalahi, juga membawa surat yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan menguraikan enam tuntutan yang menekankan komitmen seluruh bangsa yang terhadap amanat konstitusi untuk bersikap netral dan proaktif, menjunjung tinggi Pancasila dan konstitusi, menegaskan Indonesia sebagai negara yang bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu ketertiban kepentingan nasional.
Secara terpisah, ketika ditanya mengapa ada 3 bendera yang dihadirkan dalam aksi damai ini, Santiamer menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi simbol ketidakberpihakan sekaligus untuk menggugah semangat kepedulian dalam bingkai kemanusiaan. “Bendera Merah Putih berkibar ditengah sebagai juru damai dan di kiri-kanan ada bendera Israel dan Palestina. Kami peduli terhadap korban dari kedua belah pihak. Kami mendukung gerakan Palestina, tapi bukan berarti harus mengutuk Israel. Kalau ada bendera Israel bukan berarti kami anti-Palestina. Mari kita cerdaskan bangsa ini untuk tidak terprovokasi berita palsu yang beredar.”
Aksi Damai ini dimulai dengan mengheningkan cipta di depan kedutaan besar Amerika dan orasi kemanusiaan dilanjutkan menuju area Patung Kuda. Aksi diakhiri dengan pembacaan Ikrar Nasional Anak Bangsa Indonesia dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza sebagai simbol persatuan dan solidaritas. [JerVe]
